No |
Klasifikasi |
Nama Peraturan |
1 |
Arsitektur Bangunan Gedung |
- Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 5 Tahun 2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung |
| |
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2010 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung di Kota Denpasar |
2 |
Bangunan Condominium Hotel (Condotel) |
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 42 Tahun 2007 tentang Bangunan Kondominium Hotel (Condotel) |
3 |
Bangunan Menara / Tower |
- Keputusan Walikota Denpasar Nomor 578 Tahun 2001 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembangunan Menara/Tower, Antena di Kota Denpasar |
| |
- Keputusan Walikota Denpasar Nomor 521 Tahun 1998 tentang Bangunan Menara/Tower, Antena di Kota Denpasar |
| |
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pemutihan Ijin Pembangunan Menara/Tower dan atau Antena |
| |
- Peraturan Gubernur Bali No 55 Tahun 2007 tentang Lokasi Pembangunan Bangunan Menara penerima Dan/Atau Pemancar Telekomunikasi |
| |
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pemutihan Ijin Pembangunan Menara/Tower dan atau Antena |
| |
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 34 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pembangunan dan Pengendalian Perangkat dan Menara Telekomunikasi di Kota Denpasar |
| |
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemutihan Ijin Pembangunan Menara/Tower dan/atau Antena |
| |
- Perwali Nomo 6 Tahun 2018 tentang Pembangunan Menara Telekomunikasi |
4 |
Bidang Energi |
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
5 |
Bidang Kehutanan |
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN KEHUTANAN |
6 |
Bidang Kelautan dan Perikanan |
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN |
7 |
Bidang Lalu Lintas |
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN |
8 |
Bidang Pelayaran |
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PELAYARAN |
9 |
Bidang Penerbangan |
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PENERBANGAN |
10 |
Bidang Perdagangan |
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN BIDANG PERDAGANGAN |
11 |
Bidang Perindustrian |
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN BIDANG PERINDUSTRIAN |
12 |
Bidang Perkretaapian |
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERKERE TAAPIAN |
13 |
Bidang Pertanian |
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERTANIAN |
14 |
Bidang Rumah Sakit |
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERUMAHSAKITAN |
15 |
dfsfsdf |
- sdfsdfsdf |
16 |
Fasilitas Pajak |
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal |
17 |
Garis Sempadan |
- Keputusan Walikota Denpasar Nomor 41 Tahun 1995 tentang Garis Sempadan Bangunan di Kota Denpasar |
| |
- Keputusan Walikota Denpasar Nomor 520 Tahun 1998 tentang Garis Sempadan Sungai di Kota Denpasar |
18 |
Ijin Bangun Bangunan |
- Perda Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah |
| |
- Perda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung |
| |
- Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2015 |
| |
- Perda Nomor 1 tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) |
19 |
Ijin Bangun-Bangunan |
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 tentang Ijin Bangun-Bangunan |
| |
- Keputusan Walikota Denpasar Nomor 608 Tahun 2002 tentang Penetapan Harga Taksiran Bangun-Bangunan di Kota Denpasar |
| |
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) |
| |
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan di Kota Denpasar |
| |
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) |
| |
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan |
| |
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Denpasar |
| |
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan |
| |
- PP Nomor 16 Tahun 2021 - Lamp. Bagian 1-compressed |
| |
- PP Nomor 16 Tahun 2021 - Lamp. Bagian 2-compressed |
| |
- PP Nomor 16 Tahun 2021 - Lamp. Bagian 3-compressed |
| |
- PP Nomor 16 Tahun 2021 - tentang bangunan gedung |
20 |
Ijin Klinik |
- Peraturan Menteri kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang ijin klinik |
21 |
Ijin Lokasi |
- Keputusan Walikota Denpasar Nomor 394 Tahun 2000 tentang Ijin Lokasi |
22 |
Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) / Kapling |
- Keputusan Walikota Denpasar Nomor 396 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengkaplingan Tanah di Kota Denpasar |
| |
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah |
23 |
Ijin Reklame |
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pajak Reklame |
| |
- Keputusan Walikota Denpasar Nomor 241 tahun 2012 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Ijin Reklame di Kota Denpasar |
| |
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Ijin Reklame di Kota Denpasar |
| |
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penundaan Sementara Pemberian Ijin Reklame di Kota Denpasar |
| |
- Keputusan Walikota Denpasar Nomor 442 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Penyelenggaran Reklame Kota Denpasar |
| |
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Denpasar |
24 |
Ijin Tempat Usaha dan Ijin Undang-Undang Gangguan (HO) |
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2001 tentang Ijin Tempat Usaha dan Ijin Undang-Undang Gangguan (HO) |
| |
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Ijin Tempat Usaha dan Ijin Gangguan |
| |
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Gangguan |
| |
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 19 Tahun 2007 tentang Petujuk Pelaksaan Perda Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2005 |
25 |
Ijin Usaha Bahan Bakar |
- Keputusan Walikota Denpasar Nomor 280 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Bahan Bakar |
26 |
Ijin Usaha Jasa Konstruksi |
- Peraturan Walikita Denpasar Nomor 12 Tahun 2007 tentang Tata cara dan Persyaratan Ijin Usaha Jasa Konstruksi di Kota Denpasar |
| |
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 22 Tahun 2012 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi |
| |
- Perda Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi |
| |
- Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi |
27 |
Kelembagaan |
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Organisasi Dinas Perijinan Kota Denpasar |
| |
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2008 |
| |
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 |
| |
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomro 34 Tahun 2008 |
28 |
Ketenagakerjaan |
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing |
| |
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA |
| |
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 TENTANG PENGUPAHAN |
| |
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Tetang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan |
29 |
Kode Etik Pegawai |
- Keputusan Kepala Dinas Perijinan Denpasar Nomor 08A Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Dinas Perijinan Kota Denpasar |
30 |
Mikol |
- PERDA Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Mikol |
31 |
Pasar Traditional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (IUTM) |
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern |
| |
- Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/565/HK2009 tentang Petujuk Pelaksanaan Perwali Nomor 9 Tahun 2009 |
| |
- Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/495/HK/2011 tentang Petujuk Pelaksanaan Penataan dan Pembinaan Toko Modern (Mini Market) di Kota Denpasar |
| |
- Instruksi Walikota Denpasar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penghentian Sementara Ijin Usaha Toko Modern (IUTM) di Kota Denpasar |
32 |
Pelaksanaan Pelayanan Perijinan 1 Hari Jadi (One Day Service/ODS) |
- Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/18/HK/2011 tentang Pelaksanaan Pelayanan Perijinan 1 (satu) Hari Jadi |
| |
- Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/255/HK/2011 tentang Pelaksanaan Pelayanan Perijinan 1 (satu) Hari Jadi |
| |
- Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/282/HK/2016 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pelayanan Perijinan 1 (Satu) Hari Jadi |
33 |
Pelaksanaan Pelayanan Perijinan Sistem Paket |
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pelayanan Perijinan Sistem Paket |
| |
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pelayanan Perijinan Sistem Paket |
| |
- Perwali Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pelayanan Perijinan Sistem Paket |
34 |
Pelayanan Perijinan |
- Instuksi Walikota Denpasar Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanan Penyederhanaan Pelayanan Perijinan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar |
| |
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pelaksaaan Penyederhanaan Pelayanan Perijinan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar |
| |
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Penyederhanaan Pelayanan Perijinan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar |
| |
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan |
| |
- Perwali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pelayanan Non Perijinan |
35 |
Pelayanan Perijinan Keliling (Mobile Service) |
- Keputusan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pelayanan Perijinan Keliling (Mobile Service) |
| |
- Keputusan Walikota Nomor 929 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pelayanan Perijinan Keliling |
36 |
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan |
- Perwali No 40 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan |
37 |
Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA) |
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Penyelenggaraan Usaha Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA) |
38 |
Pelimpahan Kewenangan kepada Camat |
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 40a Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar |
39 |
Pemanfaatan Air Hujan |
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Air Hujan |
40 |
Pembebasan Biaya Atau Retribusi Pelayanan Perijinan |
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembebasan Biaya atau Retribusi Pelayanan Perijinan SIUP dan atau TDP |
| |
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 39 Tahun 2010 tentang Pembebasan Biaya atau Retribusi Pelayanan Perijinan SIUP dan atau TDP |
41 |
Pembentukan Tim Penertiban |
- Keputusan Walikota Denpasar Nomor 620 Tahun 1997 tentang Penertiban Bangun-Bangunan di Kota Denpasar |
42 |
Pembentukan Tim Pertimbangan |
- Keputusan Walikota Denpasar Nomor 339 Tahun 2011 tentang Tim Pertimbangan Pelayanan Perijinan Kota Denpasar |
43 |
Pembentukan Tim Teknis |
- Keputusan Walikota Denpasar Nomor 386 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perijinan pada Dinas Perijinan Kota Denpasar |
44 |
Pendidikan |
- PP 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan |
45 |
Pengaduan |
- Perwali No 45 tahun 2013 tentang Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Kota Denpasar |
46 |
Pengaturan Pendirian Bioskop |
- Perwali Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pengaturan Pendirian Bioskop |
| |
- Perwali Nomor 34 Tahun 2017 - Perubahan atas Perwali 31 Tahun 2016 tentang Pengaturan Pendirian Bioskop |
47 |
Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota Denpasar |
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota Denpasar |
48 |
Penghentian Sementara pemberian Ijin Usaha Gelanggang Permainan dan Ketangkasan, Karaoke, panti Pijat serta Panti Madi Uap di Kota Denpasar |
- Keputusan Walikota Denpasar No 111 Tahun 2000 tentang Penghentian Sementara Pemberian Ijin Usaha Gelanggang Permainan dan Ketangkasan, Karaoke, Panti Pijat serta Panti Madi Uap di Kota Denpasar |
| |
- Keputusan Walikota Denpasar Nomor 63 Tahun 2008 tentang Perubahan Keputusan Walikota Nomor 111 tahun 2000 |
49 |
Pengobatan |
- Keputusan Menteri Kesehatan No 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang penyelenggaraan pengobatan tradisional |
50 |
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN |
51 |
Peraturan Pemerintah |
- PP Nomor 5 Tahun 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO |
| |
- PP Nomor 5 Tahun 2021 - lampiran penjelasan |
| |
- PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah |
52 |
Perdagangan Berjangka |
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi |
53 |
Perijinan di Bidang Kesehatan |
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Perijinan di Bidang Kesehatan |
| |
- Keputusan Walikota Denpasar Nomor 339 Tahun 2003 tentang Petujuk Pelaksanaan Perda 4 Tahun 2003 |
| |
- Perubahan atas peraturan menteri kesehatan RI nomor. 167/KAB/B.VIII/1972 tentang pedagang eceran obat (Toko Obat)
|
54 |
Perijinan di Bidang Pariwisata |
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 |
| |
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 |
| |
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 |
| |
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 |
| |
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 |
| |
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 |
| |
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 |
| |
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 |
| |
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 |
| |
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 |
| |
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 |
| |
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 |
| |
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 |
| |
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata |
| |
- Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata |
| |
- Peraturan Menteri Pariwisata No 18 Tahun 2016 ttg Pendaftaran Usaha Pariwisata |
55 |
Perijinan di Bidang Pedagangan |
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2002 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan |
| |
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peyelenggaraan Perijinan di Bidang Perdagangan |
| |
- Keputusan Walikota Denpasar Nomor 279 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2002 |
56 |
Perijinan di Bidang Perindustian |
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ijin Usaha Industri |
| |
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perijinan di Bidang Perindustrian |
57 |
Perijinan Lingkungan |
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 27 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perijinan Lingkungan yang Berkaitan dengan Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air dan Perijinan Lingkungan yang Berkaitan dengan Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah |
| |
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Perijinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Beracun |
| |
- Perwali Nomor 26 Tahun 2013 tentang Ijin Lingkungan |
58 |
Persetujuan Prinsip Membangun |
- Keputusan Walikota Denpasar Nomor 393 Tahun 2000 tentang Persetujuan Prinsip Membangun |
59 |
Petunjuk Pelaksanaan Penandatatangan Perijinan Tertentu |
- Keputusan Walikota Denpasar Nomor 26 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penandatanganan Perijinan Tertentu pada Dinas Perijinan Kota Denasar |
60 |
RTRW |
- Perda No. 27 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Denpasar |
| |
- Penjelasan Perda No. 27 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Denpasar |
| |
- PERDA No 8 Tahun 2021 tentang RTRW DENPASAR |
| |
- Album Peta - Perda no 8 tahun 2021 |
| |
- PERWALI NO. 1 TAHUN 2022 TENTANG RDTR WP UTARA KOTA DENPASAR 2022-2042 |
| |
- ALBUM PETA PERWALI NO.1 TAHUN 2022 TENTANG RDTR WP UTARA |
61 |
Sanksi Administrasi |
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN TATA CARA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI DENDA
ADMINISTRATIF DI BIDANG KEHUTANAN |
62 |
Sertifikat Elektronik |
- Perwali Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik |
63 |
Sistem Perijinan Online (SIPON) |
- Keputusan Walikota Nomor 283 Tahun 2016 tentang Perijinan Online |
64 |
Standar Profesi |
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/188/2015 Tentang Standar Profesi Audiologis |
65 |
Tanda Daftar Gudang |
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan |
66 |
Tata Ruang |
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 TENTANG PENYELESAIAN KETIDAKSESUAIAN TATA RUANG, KAWASAN HUTAN, IZIN, DAN/ATAU HAK ATAS TANAH |
67 |
Transaksi Elektronik |
- PP Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik |
68 |
Tugas Jabatan dan Organisasi |
- Perda 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah |
| |
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 26 Tahun 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN DINAS DAERAH |
| |
- 127. Perwali Nomor 55 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi |
69 |
Undang-undang |
- UU Nomor 6 Tahun 1974 Tentang KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KESEJAHTERAAN SOSIAL |
| |
- UU Nomor 23 Tahun 2002 PERLINDUNGAN ANAK |
| |
- UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung |
| |
- UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang KESEJAHTERAAN ANAK |
| |
- UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional |
| |
- UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik |
70 |
Undang-undang Cipta Kerja |
- UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja |
71 |
Usaha Bar |
72 |
Usaha Hotel Melati |
73 |
Usaha Jasa Boga |
74 |
Usaha Pemondokan |
- Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Ijin Usaha Pemondokan |
75 |
Usaha Perdagangan MIKOL (Minuman Beralkohol) |
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2002 tentang Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol |
| |
- Keputusan Walikota Denpasar Nomor 240 Tahun 2003 tentang Perunjuk Pelaksanan Perda Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2002 |
| |
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol |
76 |
Usaha Rekreasi dan Hiburan |
77 |
Usaha Rumah Makan |
78 |
Usaha Wajib UKL/UPL dan AMDAL |
- Peraturan Menteri LH Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup |
| |
- Keputusan Walikota Denpasar Nomor 256 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha/Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) di Kota Denpasar |
79 |
Waralaba |
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Waralaba |